Para Ulama dan Kiai Banten mengunjungi Kejati Banten dalam rangka mensupport dan mendorong agar Kejati Banten tetap komitmen serta konsisten untuk mengusut Kasus Korupsi Dana Hibah Ponpes Di Banten.
Para Ulama dan Kiayi yang hadir antara lain Abuya Muhtadi dari Cidahu Pandeglang, KH Embay Mulya Syarief Ketua Umum PBMA, KH Sadeli dari Banten Lama, KH Matin Syarqowi dari Banten Girang, KH Sonhaji dari Cangkudu, KH Asep Badruttamam dari Malingping, KH Yusuf Al-Mubarok dari Cinangka, KH Hisni dari Walantaka Serang, dan Kyai Rohyadi dari Kaolotan Banten Kidul. Nampak pula aktivitas antikorupsi dari ALIPP Uday Suhada yang juga Koordinator Presidium Koalisi Masyarakat Sipil Banten (KMSB).
Kunjungan itu disambut langsung oleh Kajati Banten yang akrab disapa Leo Simanjuntak beserta jajarannya. Dalam kesempatan itu para Ulama menyampaikan dukungan sepenuhnya kepada Kejati Banten untuk konsisten dalam menegakkan hukum di bumi Banten.
Kehadiran para ulama ternama itu juga menyatakan akan berada di barisan terdepan dalam menjaga Kajati dan jajarannya untuk mengungkap kasus-kasus korupsi. Salah satunya adalah mendorong agar Kejati membongkar sampai ke akar-akarnya perkara korupsi Dana Hibah Ponpes. Siapapun yang terlibat harus dimintai tanggung jawabnya dimuka hukum.
Hal tersebut menjadi penting karena nama baik ulama dan santri di Banten harus dibersihkan dari para oknum yang memangsa uang rakyat itu. Sehingga kedepan tidak ada lagi manipulasi dan pemungutan liar terhadap bantuan pemerintah untuk para Pondok Pesantren di Banten. Makanya diperlukan diteruskan proses hukum dana Hibah Ponpes Jilid II terkait dengan lembaga FSPP Provinsi dan pihak terkait lainnya, sebagaimana terungkap dalam Persidangan di Pengadilan Tipikor Serang.
Sedangkan Kajati Banten menyampaikan rasa terima kasih atas kunjungan itu. “Saya dan teman-teman di Kejati Banten sangat berterima kasih atas kunjungan, dorongan dan doa yang disampaikan oleh para Ulama Banten. Ini menjadi energi penting bagi kami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai aparat penegak hukum.” ujar Kajati Leo Simanjuntak.
