SERANG – (Kabarklik.com) – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk dapat menciptakan situasi yang kondusif menjelang penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.

Menurut Al Muktabar, agar situasi menjelang tahapan Pemilu 2024 berlangsung secara aman dan terkendali dibutuhkan kesadaran bersama dalam menjaga stabilitas daerah.

“Menjaga stabilitas daerah itu menjadi tanggungjawab kita bersama oleh karenanya keterlibatan masyarakat menjadi kata kunci dalam mengusung Pemilu 2024 secara aman dan damai,” kata Al Muktabar usai menghadiri Apel Besar PAM Swakarsa 2023 di Lapangan Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Banten di Kota Serang, Rabu.

Al Muktabar mengatakan, dalam pesta demokrasi Pemilu 2024, perbedaan pendapat itu hal yang wajar namun dapat dijadikan sebagai pengikat bersama dalam menuju tujuan bersama.

“Di dalam demokrasi itu berbeda pendapat adalah hal yang biasa. Karena perbedaan pendapat itu rahmatan lil alamin, kita jadikan perbedaan itu menjadi tujuan bersama untuk Banten dan Indonesia,” ungkap Al Muktabar.

Apel Besar PAM Swakarsa 2023 ini dilaksanakan oleh jajaran Polda Banten guna menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif dalam menghadapi tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 di daerah hukum Polda Banten.

Apel Besar ini dihadiri oleh Danrem 064/MY Brigjen TNI Tatang Subarna, Ketua Komisi 1 DPRD Banten Jazuli Abdillah, Forkopimda Provinsi Banten, Perwakilan Bhayangkara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Se-Polda Banten, perwakilan Pengurus Daerah Kelompok Sadar (Pokdar) Keamanan Ketertiban Masyarakat se Polda Banten, jajaran Sentral Komunikasi (Senkom) Polda Banten, Satuan Pengamanan (Satpam) Binaan Polda Banten, perwakilan Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling) Binaan Polda Banten.

Kapolda Banten Irjen. Pol Rudy Heriyanto Adi Nugroho mengatakan, dalam melaksanakan tugas Polri sebagai pengayom dan memelihara keamanan masyarakat, Polri tidak bisa bekerja sendiri harus ada sinergi dan partisipasi masyarakat agar terciptanya situasi yang kondusif terutama pada pelaksanaan tahapan Pemilu 2024.

“Dalam melaksanakan tugas Polri salah satunya memelihara keamanan dan memberikan pengayoman kepada masyarakat, Polri tidak bisa bekerja sendiri harus ada sinergitas dengan masyarakat,” kata Rudy.

Pada kesempatan ini juga Kapolda Banten mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk dapat melaporkan ke polisi apabila menemukan potensi konflik di masyarakat agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara cepat dan tepat.

“Segera laporkan kepada kami apabila menemukan potensi konflik sosial agar bisa terselesaikan secara cepat dan tepat,” katanya.

Ia mengatakan, pelaksanaan apel besar swakarsa ini bermakna strategis karena menjelang tahapan Pemilihan Umum 2024 yang mempunyai potensi konflik pada keamanan dan ketertiban masyarakat. Apel besar ini dapat memperkuat komitmen dan sinergi dengan seluruh instansi Pemerintah, TNI, Kejaksaan Tinggi, tokoh masyarakat hingga organisasi kemasyarakatan.

Pewarta: Mulyana
Editor : Bayu Kuncahyo
Sumber : Antaranews.com
COPYRIGHT © ANTARA 2023

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar. ANTARA/Azmi Samsul Maarif)

Tangerang (Kabarklik.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Provinsi Banten menargetkan capaian nilai investasi yang masuk di daerahnya itu pada 2023 hingga Rp20 triliun lebih.

Di Tangerang sendiri diproyeksikan realisasi investasi akan mencapai lebih dari Rp20 triliun hingga akhir 2023. Salah satu resep Tangerang menjadi ladang investasi adalah dengan proses perizinan yang cepat,” kata Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar di Tangerang, Jumat.

Ia menjelaskan untuk realisasi investasi pada semester I ini telah mencapai Rp16,7 triliun atau meningkat 96,1 persen atau secara year on year (yoy).

“Peningkatan ini berkat adanya penyederhanaan perizinan investasi yang dilakukan pemerintah pusat,” katanya.

“Kabupaten Tangerang semester 1, PMA (penanaman modal asing) Rp9,6 triliun dan PMDN (penanaman modal dalam negeri) Rp7,2 triliun,” ujarnya.

Menurutnya, investor akan hadir ketika daerah benar-benar mempersiapkan dan mempermudah proses perizinan mudah dengan pemangkasan birokrasi. Oleh sebab itu, diharapkan pemerintah pusat dapat menyempurnakan sistem Online Single Submission (OSS).

“Ini luar biasa sekali karena tiga tahun kita suffering (menderita) karena COVID-19. Resep (peningkatan investasi) tertentu kita sediakan ‘karpet merah’ dengan proses perizinan cepat, efisien, efektif dan transparan,” ungkapnya.

Kabupaten Tangerang sendiri saat ini salah salah satu penyumbang terbesar adalah melalui investasi, terutama untuk sektor permukiman dan perumahan, industri dan perdagangan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ada potensi sebesar Rp8.000 triliun yang bisa dimanfaatkan dari karbon trade, yaitu memperdagangkan hutan yang bisa menyerap karbon.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma’arif
Editor : Bayu Kuncahyo
COPYRIGHT © ANTARA 2023

Tangerang, Kabarklik.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang kembali meraih apresiasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

Apresiasi ini diberikan atas sistem, kinerja, dan pencapaian yang selama ini dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Tangerang.

Analis Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemprov Banten, Ika Kartika, mengatakan bahwa PPID Kota Tangerang merupakan PPID terbaik di Provinsi Banten.

PPID Kota Tangerang dinilai telah berhasil memberikan optimalisasi, keterbukaan, dan inklusivitas dalam menyelenggarakan pelayanan informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Tangerang.

“PPID Kota Tangerang selama ini telah banyak memberikan inspirasi kepada kami di Pemprov Banten. Baik dari segi sistem pengelolaan, pengembangan SDM, hingga langkah pendekatan kepada masyarakat secara langsung,” kata Ika Kartika, Selasa (12/9/2023).

Ika Kartika juga mengapresiasi komitmen Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan seluruh pimpinan di lingkungan Pemkot Tangerang dalam penyelenggaraan informasi dan dokumentasi publik.

Komitmen tersebut telah mendorong PPID Kota Tangerang untuk mengembangkan berbagai produk pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas, baik secara cetak, digital, maupun berbasis media sosial.

“Tak hanya itu, komitmen pimpinan Pemkot Tangerang dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi juga patut diapresiasi. Ini menjadi contoh bagi kabupaten/kota lain di Provinsi Banten,” kata Ika Kartika.

Ke depan, PPID Kota Tangerang diharapkan dapat terus mendorong langkah-langkah inovatif dalam penyelenggaraan pelayanan informasi dan dokumentasi publik.

Salah satunya adalah penyelenggaraan informasi dan dokumentasi publik berbasis inklusivitas, sehingga mampu meningkatkan aksesibilitas bagi seluruh masyarakat Kota Tangerang, termasuk kalangan disabilitas. (***)

Sumber: Pemkot Tangerang