KabarKlik.com – Bansos atau Bantuan Sosial sudah menjadi isu krusial dalam konteks politik Indonesia. Di banyak daerah, pembagian bansos kerap kali diwarnai dengan upaya politisasi demi kepentingan tertentu. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan terdistorsinya tujuan awal bansos, yaitu sebagai alat penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam diskusi bertajuk “Bansos, Pengentasan Kemiskinan atau Tujuan Politik?” yang diselenggarakan oleh Universitas Paramadina bekerja sama dengan LP3ES, hadir beberapa narasumber ahli yang memaparkan pandangan mereka terkait fenomena ini.
Prof. Didin S. Damanhuri, Guru Besar Universitas Paramadina, menilai bahwa bansos saat ini sudah menjadi instrumen politik yang jelas. Hal ini ditandai dengan penggelontoran dana bansos yang sangat besar, sekitar Rp500 triliun, namun tidak sejalan dengan data kemiskinan yang justru menunjukkan penurunan.
Selain itu, Didin juga menyoroti fakta bahwa pembagian bansos tidak dilakukan melalui Kementerian Sosial, melainkan langsung oleh Presiden Joko Widodo sendiri. Hal ini memperkuat dugaan bahwa ada proses politisasi bansos demi kepentingan pemilu 2024 mendatang.
Dr. Elan Satriawan, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, menambahkan bahwa bansos seringkali dijadikan sebagai strategi politik, namun juga rentan terhadap upaya-upaya politisasi. Ia berpendapat bahwa penanggulangan kemiskinan tidak bisa hanya mengandalkan bansos saja, tetapi membutuhkan program afirmasi dan perlindungan sosial yang komprehensif.
Dr. Ninasapti Triaswati, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, melihat bahwa tujuan akhir dari bansos seharusnya adalah peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui berbagai kebijakan ekonomi dan keuangan. Ia menyoroti lonjakan anggaran bansos dalam beberapa tahun terakhir, dan mempertanyakan apakah hal ini murni untuk tujuan pengentasan kemiskinan atau ada kepentingan politik di baliknya.
Wijayanto, Direktur Pusat Media dan Demokrasi LP3ES, menegaskan bahwa pembagian bansos di masa pemilu merupakan refleksi kegagalan negara dalam memenuhi amanah konstitusi dan menjalankan bantuan sosial secara efektif serta transparan.
Diskusi ini menyimpulkan bahwa fenomena politisasi bansos telah mendistorsi tujuan sebenarnya dari bansos, yaitu sebagai alat penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perlunya dilakukan reformasi sistem bansos agar menjadi lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari kepentingan politik.
