KabarKlik.com – Jakarta – Bawaslu RI mengungkapkan bahwa jumlah warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai Daftar Pemilih Khusus (DPK) di Kuala Lumpur, Malaysia, meningkat signifikan hingga mencapai 50 persen.
Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, menyatakan bahwa tingginya angka DPK di Kuala Lumpur dikhawatirkan dapat berdampak pada ketersediaan surat suara yang terbatas. Selain itu, masalah pemutakhiran data pemilih yang tidak akurat juga menjadi perhatian.
Menurut Bagja, pemutakhiran data pemilih seharusnya tidak hanya menjadi tanggung jawab KPU RI, melainkan juga melibatkan pemerintah melalui instansi terkait. Ia menekankan pentingnya meninjau ulang data pemilih agar tidak terjadi masalah serupa di masa mendatang.
Panitia pengawas di Kuala Lumpur melaporkan bahwa DPK di sana sudah tidak dapat dibendung lagi karena banyak warga Indonesia yang sudah menunggu terlalu lama untuk terdaftar sebagai pemilih. Hal ini menjadi catatan penting dalam penyelenggaraan pemilu mendatang.
Bawaslu RI mengimbau Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) untuk mempertimbangkan secara matang terkait dengan jumlah DPK yang tinggi di Kuala Lumpur dan memastikan ketersediaan surat suara yang memadai.
