KabarKlik.com – Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 71,3 triliun untuk pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024. Anggaran ini diberikan sejak tahun 2022 hingga 2024 dengan rincian Rp 3,1 triliun pada tahun 2022, Rp 30,0 triliun pada tahun 2023, dan Rp 38,2 triliun pada tahun 2024.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendanai berbagai keperluan Pemilu, termasuk penetapan jumlah kursi, pengawasan penyelenggara Pemilu, pemutakhiran data pemilih, penyusunan daerah pemilihan (dapil), pengelolaan dan pengadaan laporan dan dokumentasi logistik.
Sebagian besar anggaran akan dialokasikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Hingga 30 September 2023, realisasi anggaran Pemilu 2024 telah mencapai Rp 17,8 triliun atau 59,3 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 30,0 triliun.
Pemerintah memastikan bahwa anggaran untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 satu putaran telah tersedia. Namun, anggaran untuk putaran kedua juga telah disiapkan jika diperlukan.
Menurut pemerintah, anggaran Pemilu ini merupakan investasi untuk tatanan kehidupan politik dan demokrasi di Indonesia. Keberhasilan Pemilu 2024 akan menghasilkan kepemimpinan nasional dan daerah yang legitimate.
Stabilitas politik menjadi garansi bagi pembangunan nasional di berbagai sektor. Sebaliknya, jika Pemilu gagal, kerugian bagi negara akan jauh lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan Pemilu.
Selain itu, penyelenggaraan Pemilu juga menggeliatkan sektor kehidupan masyarakat mulai dari sosial, politik hingga ekonomi. Dengan demikian, anggaran Pemilu tidak hanya membiayai teknis penyelenggaraan Pemilu, tetapi juga berkontribusi pada berbagai program prioritas nasional.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk menyambut Pemilu 2024 dengan gembira dan tanpa ujaran kebencian, hoaks, dan polarisasi. Pesta demokrasi Indonesia harus berjalan dengan sukses dan memberikan hasil yang terbaik bagi bangsa dan negara.
