KabarKlik.com – Jakarta – Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menolak jika ditugaskan untuk menstabilkan harga beras oleh pemerintah. Penolakan ini didasarkan pada pengalaman mereka selama menjalankan program minyak goreng satu harga.
Ketua Aprindo Roy Mandey mengatakan, pemerintah belum membayarkan rafaksi minyak goreng yang diberikan pengusaha ritel sebesar Rp344 miliar. “Kalau (ditugaskan) yang ulang-ulang seperti kasus minyak goreng kemarin, kita tidak mau,” tegas Roy di Pasar Induk Beras Cipinang, Senin (12/2/2024).
Roy menjelaskan, saat pemberlakuan minyak goreng satu harga pada tahun 2022, pengusaha ritel diminta menyubsidi selisih harga minyak goreng. Hal ini menyebabkan harga minyak goreng menjadi terjangkau bagi masyarakat, namun pengusaha ritel belum menerima ganti rugi atas subsidi tersebut.
“Kita semua sudah menerima minyak goreng Rp14 ribu, kita beli Rp18-19 ribu. Dikasih Permendag (katanya) batal, tidak sesuai. Apanya batal, tidak sesuai? Masa negara ini tidak ada kepastian hukumnya,” ungkap Roy.
Roy menambahkan, pengusaha ritel sudah menemui staf khusus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno untuk menyampaikan masalah ini kepada Presiden Joko Widodo. Mereka menargetkan masalah ini selesai sebelum pergantian rezim pemerintahan.
“Kita kejar sebelum ganti supaya tanggung jawab di masa ini (Jokowi) dong,” ujar Roy.
Jika pemerintah tidak menyelesaikan masalah ini, pengusaha ritel berencana mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan ini akan diajukan setelah Pemilu pada 14 Februari 2024.
