KabarKlik.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan kesiapannya untuk menjadi oposisi di pemerintahan dan parlemen mendatang, menyusul hasil penghitungan cepat (quick count) yang menunjukkan pasangan Ganjar-Mahfud tertinggal.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa partainya akan berperan melakukan pengawasan dan melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
“Kami akan menyeimbangkan keadaan,” kata Hasto.
PDIP menilai pemerintah mendatang berpotensi terjadi penyelewengan kekuasaan, sehingga peran oposisi diperlukan untuk memastikan akuntabilitas.
“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan, kami banyak diapresiasi karena berperan meningkatkan kualitas demokrasi,” ujar Hasto.
Selain itu, PDIP juga menyoroti dinamika politik saat ini, yang menurut mereka terbagi menjadi dua kubu. Satu pihak menginginkan demokrasi dengan kedaulatan rakyat, sementara pihak lain menginginkan kekuasaan terpusat.
PDIP menyatakan akan terus menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai perkembangan politik.
Sementara itu, terkait dugaan kecurangan dalam pemilu, PDIP telah membentuk tim investigasi untuk mencari bukti.
Pengamat politik menilai keputusan PDIP untuk menjadi oposisi menunjukkan integritas politik. Hal ini dilakukan untuk menghindari anggapan pragmatis jika bergabung dengan pemerintah.
Dalam pemilu legislatif, PDIP memperoleh suara terbanyak, menjadikannya partai dengan kursi terbanyak di DPR.
