KabarKlik.com – Kedua kubu pasangan calon presiden-wakil presiden, Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin, berupaya mengungkap dugaan kecurangan pada Pemilihan Presiden 2024. Strategi yang mereka gunakan adalah mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menggunakan hak angket.
Ganjar Pranowo, calon presiden dari PDIP, menilai hak angket DPR dapat meminta pertanggungjawaban penyelenggara pemilu atas dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Ia pun mendorong PDIP dan PPP untuk mengusulkan hak angket.
Anies Baswedan, calon presiden dari NasDem, mendukung usulan Ganjar tersebut. Ia berpendapat bahwa PDIP memiliki kekuatan besar di parlemen dan dapat memimpin proses pengusutan. Koalisi Perubahan yang mengusung Anies juga memiliki data dugaan kecurangan yang dapat digunakan.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyetujui usulan hak angket tersebut. Rencana pengusulan hak angket akan dibicarakan secara matang dan kemungkinan diusulkan pada pembukaan sidang DPR pada Maret 2024.
Namun, untuk dapat meloloskan usulan hak angket, diperlukan dukungan dari mayoritas anggota DPR, termasuk partai politik pengusung Anies-Muhaimin seperti Partai NasDem, PKS, dan PKB. Jika gabungan koalisi pendukung kedua pasangan calon bersatu, maka penggunaan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu dapat digolkan.
