KabarKlik.com – Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pada hari pertamanya sebagai menteri, AHY langsung berangkat ke Manado untuk mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bendungan Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara.
AHY mendapatkan tiket pesawat dengan keberangkatan Kamis pagi, sehingga dia tidak bisa mengikuti rapat hingga usai. Namun, sebelum terbang ke Manado, AHY sempat membuka rapat dan memberikan arahan kepada jajaran Kementerian ATR/BPN.
AHY meminta para direktorat jenderal untuk memetakan isu-isu yang tengah menjadi fokus utama, mulai dari target, hambatan, hingga solusi. Dia juga meminta Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni untuk memberikan laporan hasil rapat kepadanya.
AHY mengatakan bahwa dia ingin mendengarkan secara langsung permasalahan dari masing-masing direktorat jenderal yang di bawah naungannya. Dengan begitu, dia bisa memilah hal-hal yang harus ditangani segera.
“Kalau ada yang harus koordinasi antar lembaga/pemerintah lain juga diberikan catatan, ini perlu koordinasi segera sejumlah kementerian tertentu. Saya juga akan lakukan sowan sekaligus koordinasi awal dengan menteri terkait,” ujar AHY.
Setelah memberikan arahan, AHY bergegas berangkat ke bandara untuk terbang ke Manado. Dia tiba di Manado pada sore hari dan langsung menuju lokasi peresmian Bendungan Lolak.
AHY mendampingi Jokowi dalam peresmian Bendungan Lolak dan menyampaikan sambutan. Dia mengatakan bahwa bendungan ini merupakan salah satu proyek strategis nasional yang akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat di wilayah tersebut.
“Bendungan Lolak ini akan menjadi sumber air baku bagi masyarakat di wilayah Bolaang Mongondow dan sekitarnya. Selain itu, bendungan ini juga akan menjadi objek wisata baru yang dapat meningkatkan perekonomian daerah,” kata AHY.
AHY juga menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat di wilayah Bolaang Mongondow. Dia mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah dan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah kepada masyarakat.
“Pemerintah terus berupaya untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah dan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah kepada masyarakat. Kami berharap, dengan adanya program sertifikasi tanah ini, masyarakat dapat memiliki tanah yang sah dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan,” ujar AHY.
