KabarKlik.com – Andi Mallarangeng, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, menjelaskan alasan partainya bergabung dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Penerimaan tersebut berkaitan dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menerima tawaran posisi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Andi mengatakan, ada dua alasan utama mengapa AHY menerima posisi tersebut. Pertama, tidak ada pergeseran pejabat lain saat AHY masuk ke kementerian tersebut. Ia menambahkan, posisi sebelumnya dijabat oleh Hadi Tjahjanto yang kemudian menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).
“Jadi ya kemari ya guyon-guyon saja semuanya karena yang digantikan pun senang, yang menggantikan pun senang,” ungkapnya.
Kedua, posisi yang ditawarkan tidak terkait dengan politik, melainkan lebih banyak pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini, AHY akan fokus pada penyelesaian sengketa tanah, pemetaan seluruh tanah di Indonesia, dan pemberantasan mafia tanah.
Andi mengakui, AHY hanya akan menjabat selama sekitar tujuh bulan hingga masa pemerintahan Presiden Jokowi berakhir pada Oktober 2024. Ia menjelaskan, tidak ada program atau gagasan besar yang bisa dilakukan di sisa waktu tersebut karena semua program sudah tertata dan anggaran sudah sesuai dengan program yang ditetapkan.
Namun, AHY diharapkan dapat mempercepat berbagai macam program dengan kepemimpinan dan manajemen yang baik untuk menyelesaikannya sebelum masa jabatan Presiden Jokowi berakhir.
“Itu alasannya. Kemudian lagi, secara strategis pemilu sudah selesai kemudian kalau negara membutuhkan dan kita memang merasa dibutuhkan negara ini, why not,” tambah Andi, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) itu.
Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi telah resmi melantik AHY sebagai Menteri ATR/BPN di Istana Negara pada Rabu (21 Februari 2024). AHY menggantikan posisi pejabat sebelumnya, Hadi Tjahjanto, yang dilantik pada hari yang sama oleh Presiden Jokowi sebagai Menko Polhukam.
