POLITIK

Keterlibatan Jokowi dalam Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran Jadi Sorotan

KabarKlik.com – Pakar politik Ikrar Nusa Bhakti mempertanyakan rencana pelibatan Presiden Joko Widodo dalam penyusunan kabinet pemerintahan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Menurut Ikrar, pelibatan Jokowi harus dibatasi untuk menghindari pertanyaan publik tentang apakah struktur kabinet tersebut benar-benar menggambarkan pemerintahan Prabowo-Gibran atau merupakan perpanjangan pemerintahan Jokowi.

Jika keterlibatan Jokowi tidak dibatasi, Ikrar khawatir hal tersebut dapat menimbulkan persepsi bahwa kabinet mendatang merupakan kelanjutan dari pemerintahan Jokowi, bukan pemerintahan baru yang dipimpin oleh Prabowo dan Gibran. Ia mengingatkan bahwa pemerintahan baru nanti haruslah independen dan bebas dari pengaruh pemerintahan sebelumnya.

Ikrar menekankan bahwa kontribusi Jokowi dalam membawa pasangan Prabowo-Gibran memenangi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 tidak serta merta membuatnya mendapat ruang untuk terlibat dalam penyusunan kabinet. Ia mengingatkan Prabowo untuk memegang teguh independensi dalam mengambil keputusan, termasuk perihal penentuan postur kabinet nanti.

Kubu Prabowo-Gibran sendiri telah mulai merancang postur kabinet pada bidang ekonomi dengan melibatkan Jokowi, meskipun hasil penghitungan suara Pilpres 2024 belum selesai. Hal ini dilakukan karena situasi ekonomi global dan domestik diprediksi akan mengalami masa yang cukup menantang dalam beberapa tahun ke depan.

Pakar lain, Yusuf Respati, menyarankan agar Prabowo dan Gibran mempertimbangkan dengan matang keterlibatan Jokowi dalam penyusunan kabinet. Ia mengatakan bahwa jika pelibatan Jokowi tidak dibatasi, hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa Prabowo dan Gibran tidak mampu menyusun kabinet sendiri dan membutuhkan bantuan dari presiden sebelumnya.

Yusuf juga mengingatkan bahwa keterlibatan Jokowi dalam penyusunan kabinet dapat menimbulkan masalah di kemudian hari, terutama jika kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Prabowo-Gibran tidak sejalan dengan kebijakan pemerintahan Jokowi sebelumnya. Hal ini dapat menyebabkan kegaduhan politik dan ketidakstabilan pemerintahan.

Oleh karena itu, Yusuf menyarankan agar Prabowo dan Gibran mempertimbangkan secara matang sejauh mana keterlibatan Jokowi dalam penyusunan kabinet. Ia mengatakan bahwa keterlibatan Jokowi harus dibatasi dan tidak boleh melebihi batas yang wajar agar pemerintahan Prabowo-Gibran dapat berjalan dengan lancar dan efektif.

Related Articles

Back to top button
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
100% Free SEO Tools - Tool Kits PRO