KabarKlik.com – Anggota DPRD Lebak dari PDIP, Agus Ider Alamsah, mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak untuk melakukan evaluasi terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Evaluasi ini meliputi kinerja, integritas, dan kepatuhan aturan selama Pemilu 2024.
Agus menekankan bahwa PPK dan PPS harus bersikap independen dan tidak menjadi pemain dalam pemilu. Ia menyatakan keprihatinannya atas dugaan adanya oknum PPK dan PPS yang bekerja tidak profesional dan tidak berintegritas, bahkan diduga menjadi tim sukses calon legislatif (Caleg).
“Oknum seperti ini harus diberikan sanksi berat. KPU tidak boleh menutup mata,” tegas Agus.
Ia mengusulkan sanksi teguran bagi PPK dan PPS yang berkinerja buruk. Namun, untuk pelanggaran integritas, Agus menilai pemecatan perlu dilakukan. “Mereka tidak boleh digunakan lagi tenaganya di Pilkada 2024,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Lebak juga akan mengawasi kinerja komisioner KPU Lebak. Jika ditemukan adanya indikasi campur tangan dalam pemilu, ia akan melaporkan oknum tersebut ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Komisioner KPU Lebak, Agus Sugama, menyatakan bahwa pihaknya sedang melakukan evaluasi terhadap AdHoc (PPK-PPS) di Lebak. Evaluasi ini dilakukan untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki dalam penyelenggaraan pemilu mendatang.
