POLITIK

Sikap PDI-P Soal Hak Angket Dikaitkan dengan Hubungan Pasca Jokowi

KabarKlik.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) masih belum mengajukan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024. Diduga, langkah tersebut terkait dengan upaya partai untuk menjaga hubungan baik dengan pemerintahan pasca Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, PDI-P seharusnya sudah mengajukan hak angket karena pemilihan umum telah usai. Namun, sikap partai yang masih menggantung menimbulkan pertanyaan.

Burhanuddin memprediksi, PDI-P mempertimbangkan hubungan dengan pemerintahan pasca Jokowi. Hal ini termasuk kemungkinan berkoalisi dengan pemerintahan yang dipimpin Prabowo Subianto, yang diusung Partai Gerindra.

Indikasi ini diperkuat oleh hubungan baik antara Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Keduanya pernah bekerja sama dalam beberapa kontestasi politik, termasuk Pilkada Jakarta 2012.

Sebaliknya, hubungan PDI-P dengan Jokowi saat ini dikabarkan kurang harmonis akibat persaingan politik dalam Pilpres 2024. Kondisi ini, menurut Burhanuddin, juga memengaruhi posisi PDI-P dalam mengajukan hak angket.

Perselisihan dengan Jokowi berdampak negatif bagi PDI-P secara elektoral. Meski masih memperoleh suara terbanyak dalam Pemilu 2024, persentasenya menurun dibandingkan Pemilu 2019.

PDI-P telah memastikan akan mengajukan hak angket, namun waktunya masih belum jelas. Anggota Fraksi PDI-P Deddy Yevri Sitorus menyatakan bahwa partai akan bertindak sesuai perintah ketua umum mereka.

Related Articles

Back to top button
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock