KabarKlik.com – Pemisahan Kementerian Keuangan dan Badan Layanan Penerimaan Negara (BLPN) yang membawahi Pajak, Bea Cukai, dan PNBP, serta perencanaan pembangunan nasional menjadi fokus perhatian. Hal ini diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) setelah bertemu dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla.
Bamsoet menyatakan bahwa Jusuf Kalla mendukung rencana pemisahan tersebut sebagai langkah perbaikan dalam mencapai target penerimaan pajak yang lebih optimal. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan tax ratio hingga menembus 23 persen.
Selain itu, Jusuf Kalla juga menekankan pentingnya penataan sistem Pemilu agar lebih efektif dan efisien. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem Pemilu langsung sejak tahun 2004 hingga 2024 diperlukan untuk menemukan kelebihan dan kekurangannya.
Bamsoet berpendapat bahwa praktik transaksional dan money politic dapat mengancam kedaulatan rakyat dalam Pemilu. Ia mengimbau eksekutif dan legislatif untuk bekerja sama memperbaiki sistem Pemilu dan mencegah praktik tersebut.
Fokus lainnya yang dibahas adalah ketidakpastian hukum yang menjadi hambatan bagi kemajuan perekonomian. Bamsoet menyebutkan adanya sekitar 42 ribu peraturan yang diduga tumpang tindih, sehingga perlu dilakukan evaluasi melalui program legislasi review.
Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah dan Syarif Hasan.
