BANTENNEWSPERISTIWASOSIAL

Silaturahmi dan Pernyataan Sikap Tokoh Ulama dan Masyarakat Banten Menolak Khilafah dan Kelompok Radikal

Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT)

KabarKlik.com – Serang, Silaturahmi dan Pernyataan Sikap Tokoh Ulama dan masyarakat Banten yang tergabung dalam Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT). Bertempat di Saung Edi, Jl. Bhayangkara No.1, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Acara ini bertujuan untuk memberikan pernyataan dan himbauan kepada masyarakat agar tidak terpengaruh dengan ajakan dan ajaran khilafah di Provinsi Banten. Kamis, 30 Mei 2024.

Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting di Banten :

  1. KH. Amas Tajudin selaku Ketua FKPT Provinsi Banten.
  2. Prof. Dr. Ir. H. Fatah Sulaiman M.Sc selaku Rektor Untirta.
  3. Hj. Ade Yuliasih selaku Anggota DPD RI Terpilih 2024-2029.
  4. KH. TB Hamdi Ma’ani Rusydi selaku Ketua Umum MUI Provinsi Banten.
  5. KH. Embay Mulya Syarif selaku Ketua Umum PB Mathla’ul Anwar.
  6. KH. Ma’mun Syahroni selaku Wakil Ketua Unsur Dewan Pertimbangan MUI Kota Serang.
  7. KH. Muhammad Rasna Dahlan selaku Ketua Pengurus Wilayah DMI Banten.
  8. Dr Hj Irma Welly selaku Sekretaris PW Muslimat Banten.
  9. KH. Alwiyan Qosid Syam’un selaku Al Khairiyah.
  10. Amrullah Mewakili Rektor UIN SMHB.
  11. Dr. Efi Afifi selaku Ketua Prima DMI Banten.
  12. H. Ahmad Nuri, S.H, M.Si selaku Ketua Pimpinan GP Ansor Banten.

KH. Amas Tajudin

Ketua FKPT Provinsi Banten, KH. Amas Tajudin, menyatakan bahwa masih terdapat banyak pendukung khilafah di Banten yang sering mengadakan demonstrasi dengan mengatasnamakan pembelaan terhadap Palestina namun menyisipkan ajaran khilafah. Ia menekankan pentingnya memberikan saran dan rekomendasi terkait pemahaman khilafah dan penyelesaiannya di Provinsi Banten.

“Para pendukung khilafah masih banyak yang mendukung di wilayah Provinsi Banten dan banyaknya momen momen yang memakai atas nama khilafah-khilafah. Salah satunya adalah setiap bulan ada kegiatan demo di Alun alun Barat Kota Serang yang mengatasnamakan Membela Palestina. Namun, dari kegiatan tersebut berisi tentang ajaran khilafah khilafah yang ada di Provinsi Banten.” Ketua FKPT Provinsi Banten.

Ketua Umum MUI Provinsi Banten, KH. TB Hamdi Ma'ani Rusydi

Ketua Umum MUI Provinsi Banten, KH. TB Hamdi Ma’ani Rusydi, mengajak seluruh pihak untuk bersatu menolak sistem Khilafah dan menjaga perdamaian di Banten. Ia menegaskan pentingnya pembentukan pernyataan bersama untuk disampaikan kepada masyarakat dan media.

“Kita harus bersama-sama menolak dan jangan sampai terjadi di Indonesia. Caranya adalah dengan melakukannya dengan bersama sama sehingga kita dapat menyelesaikan permasalahan permasalahan yang ada di Provinsi Banten ini” ungkap Ketua Umum MUI Provinsi Banten.

Ketua Umum FKUB Banten, KH. A.M. Romly

Ketua Umum FKUB Banten, KH. A.M. Romly, menyatakan perlunya kontra ideologi untuk menciptakan kondisi yang aman dari khilafah. Ia menekankan pentingnya ideologi Pancasila dan program ceramah kebangsaan serta demokrasi untuk memperkuat NKRI.

“Bahwa kita harus memiliki kontra untuk mewujudkan cipta kondisi dari adanya khilafah di Provinsi Banten ini. Kita harus memiliki pencerahan dan paparan tentang ideologi nasional dikarenakan bahwa kita harus memiliki ideologi Pancasila dalam diri kita masing masing. Sementara itu, kita memiliki program program tentang ceramah kebangsaan dan demokrasi yang arahnya untuk mewujudkan NKRI.” ujar Ketua Umum FKUB Banten.

Kepala Kanwil Kemenag Banten, Dr. KH. Nanang Faturahman, M.Pd

Kepala Kanwil Kemenag Banten, Dr. KH. Nanang Faturahman, M.Pd, menambahkan pentingnya toleransi beragama dan penguatan moderasi beragama. Ia menegaskan dukungan Kementerian Agama dalam menyelesaikan penyimpangan ideologi Pancasila.

“Kami dari Kementerian Agama ini sudah masif sekali terkait toleransi beragama. Pada tahun 2024 dikeluarkan Perpres no 58 tentang penguatan moderasi beragama dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Perpres ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan umat beragama dalam rangka penguatan Moderasi Beragama.” ujar Kepala Kanwil Kemenag Banten.

Rektor UNTIRTA Banten, Prof. Dr. Ir. H. Fatah Sulaiman, M.Sc

Rektor UNTIRTA Banten, Prof. Dr. Ir. H. Fatah Sulaiman, M.Sc, menjelaskan peran universitas dalam mendidik mahasiswa untuk mewujudkan Indonesia emas dan menolak ideologi radikal. Ia menyerahkan penegakan hukum kepada aparat terkait aktivitas khilafah di kampus.

“Kami dari UNTIRTA Banten mendidik mahasiswa mahasiswa untuk mewujudkan Indonesia emas. Saya membentuk ukm radikal dan ideologi radikalisme untuk mencegah terjadinya ideologi yang bukan Pancasila. Kita harus memiliki tupoksi nya masing masing dan melaksanakan sesuai dengan tugasnya masing-masing yang sudah diberikan amanah yang telah diberikan untuk tetap meruntuhkan NKRI dan sebagai ideologi Pancasila. Adanya hal hal gerakan tentang khilafah di dalam kampus maupun diluar kampus maka saya menyerahkan kepada penegak hukum.” ujar Rektor UNTIRTA Banten.

Ketua Pengurus Wilayah DMI Banten, KH. M Rasna Dahlan, M.Ag

Ketua Pengurus Wilayah DMI Banten, KH. M Rasna Dahlan, M.Ag, menyarankan sosialisasi tentang khilafah dan deklarasi bersama ormas Islam untuk menolak HTI.

“Bahwa kegiatan khilafah yang ada di Provinsi Banten memang setiap saat muncul terutama menjelang keagamaan terutama menjelang ramadhan. Selain itu, Saya sepakat bahwa untuk deteksi menutup giat mereka, saya kira harus banyak pihak yang turun tangan dan membuat khotbah jumat yang nanti diakomodir oleh penceramah.” ujar Ketua Pengurus Wilayah DMI Banten.

Perwakilan dari Al Khairiyah, KH. Alwiyan Qosid Syam'un

Perwakilan dari Al Khairiyah, KH. Alwiyan Qosid Syam’un, mendukung deklarasi penolakan khilafah dan publikasi media untuk membentuk opini publik.

“Saya mendukung untuk melaksanakan adanya deklarasi terhadap penolakan berkembangnya paham Khilafah dan perlu adanya media yang mempublikasikan untuk membentuk opini publik” ujar KH Alwiyan Qosid Syam’un.

Anggota DPD RI Terpilih 2024-2029, Hj. Ade Yuliasih

Anggota DPD RI Terpilih 2024-2029, Hj. Ade Yuliasih, menyarankan deklarasi dan sosialisasi ajaran HTI di berbagai instansi serta pengenalan atribut HTI untuk menghindari kebingungan masyarakat.

“Saat ini, masih banyak masyarakat yang belum Mengetahui ajaran HTI, oleh karena itu perlu adanya Deklarasi dan sosialisasi di setiap instansi-instansi mulai dari sekolah dasar hingga ke Perguruan Tinggi” ujar Hj. Ade Yuliasih.

Sekretaris PW Muslimat Banten Dr. Hj. Irma Welly

Sekretaris PW Muslimat Banten Dr. Hj. Irma Welly, menekankan pentingnya pengecekan mahasiswa baru terkait paham radikal di kampus.

“Saya menilai bahwa khilafah sudah banyak masuk ke dunia mahasiswa terutama di Untirta dan UIN SMH oleh karena itu perlu adanya pengecekan pada penerimaan Baru mahasiswa – mahasiswi” ujar Sekretaris PW Muslimat Banten.

Mewakili Rektor UIN SMHB, Amrullah

Mewakili Rektor UIN SMHB, Amrullah, menekankan penguatan pemahaman kebangsaan dan agama di perguruan tinggi untuk mencegah radikalisme.

“Untuk melakukan penguatan di mahasiswa agar tidak terafiliasi paham Radikal, maka perlunya dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, selain itu di perguruan tinggi umum saja tidak menutup kemungkinan di pendidikan tinggi swasta juga dapat terpapar paham Radikal tersebut.” ujar Amrullah.

Ketua Pimpinan GP Ansor Banten, H. Ahmad Nuri, S.H, M.Si

Ketua Pimpinan GP Ansor Banten, H. Ahmad Nuri, S.H, M.Si, mengajak sinergi antara ulama dan negara dalam penegakan hukum dan pencegahan paham radikal.

“Di Provinsi Banten apabila tidak ada tindakan tegas dalam melaksanakan pencegahan terkait paham Radikal maka HTI di Provinsi Banten akan terus berkembang. Saya setuju dengan melakukan syiar dan negara melakukan penegakan hukum, dan kita terus bersinergi bersama ulama untuk terus melakukan pencegahan terkait paham Radikal tersebut” ujar Ketua Pimpinan GP Ansor Banten.

Wakil Ketua Unsur Dewan Pertimbangan MUI Kota Serang, KH. Ma'mun Syahroni

Wakil Ketua Unsur Dewan Pertimbangan MUI Kota Serang, KH. Ma’mun Syahroni, menyarankan materi kuliah umum tentang ideologi Pancasila untuk mahasiswa dan siswa SMA.

“Saya menilai selama 5 tahun ini kita merasa terfokus oleh pilpres sehingga Khilafah di Provinsi Banten mulai muncul. Selain itu, perlu adanya penerimaan mahasiswa agar dibentuk materi kuliah umum, dan juga diberikan tingkat SMA” ujar KH Ma’mun Syahroni.

Ketua Umum PB Mathla'ul Anwar, KH. Embay Mulya Syarief

Ketua Umum PB Mathla’ul Anwar, KH. Embay Mulya Syarief, menekankan pentingnya tindakan tegas dari aparat hukum terhadap pengibaran bendera HTI dan sosialisasi radikalisme.

“Kita sudah menolak paham Radikal di Provinsi Banten, Kelompok pengusung khilafah itu memanfaatkan aksi Bela Palestina untuk terus mengkampanyekan Negara Khilafah, hal itu terlihat jelas saat mereka melaksanakan aksi bela palestina dengan meneriakkan Khilafah dan mengibarkan bendera HTI, saya berpesan perlu adanya tindakan tegas dari aparat penegak hukum untuk memproses pengibaran bendera HTI. Terlebih, bendera HTI itu diletakkan di atas bendera Merah Putih.”

“Indonesia sebagai sebuah negara memiliki sikap yang sangat jelas dan tegas terkait Palestina, mendukung dan membela Palestina adalah amanat Undang-Undang Dasar 1945. Isi pasal dalam UUD 1945 yang menyatakan kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan diatas dunia harus dihapuskan. Indonesia punya sikap tegas atas kemerdekaan Palestina. Namun, sikap itu tak boleh dimanfaatkan oleh kelompok terlarang seperti HTI.”

“Saya berpesan, kita perlu proaktif dan melakukan sosialisasi terhadap paham radikalisme terutama di kalangan masyarakat, mari kita bersama sama proaktif dalam menjaga kesepakatan dari tingkat provinsi hingga ke tingkat kecamatan bahwa gerakan mereka gerakan terlarang” ujar Ketua Umum PB Mathla’ul Anwar.

Pernyataan Sikap :

Sehubungan Daerah Provinsi Banten sering digunakan sebagai tempat berbagai kegiatan kelompok menyeru KHILAFAH, maka Kami masyarakat Provinsi Banten menyatakan sikap, saran dan pendapat sebagai berikut:

  1. Menolak gerakan dan berkembangnya faham khilafah, radikal dan terorisme menggunakan tempat diseluruh wilayah hukum Provinsi Banten.
  2. Mengajak masyarakat untuk mendukung mempertahankan dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
  3. Meminta kepada aparat penegak hukum untuk melakukan proses penegakan hukum kepada para pelaku penyeru gerakan khilafah radikal dan terorisme di seluruh wilayah hukum Provinsi Banten.

Demikian pernyataan ini kami sampaikan untuk diketahui oleh masyarakat dan ditindaklanjuti secara baik dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia.

Related Articles

Back to top button
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
100% Free SEO Tools - Tool Kits PRO