KabarKlik.com – Menjaga suasana harmonis dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Kampanye yang menghasut dan memprovokasi harus dicegah karena dapat merusak citra demokrasi dan memicu konflik.
Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, mengimbau kaum muda untuk berperan aktif mencegah politik identitas, polarisasi politik, dan kampanye provokatif. Menurutnya, kampanye semacam itu hanya akan menimbulkan perpecahan dan ketegangan sosial.
Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ratna Dewi Pettalolo, menegaskan bahwa kampanye harus menjadi ajang adu gagasan dan program, bukan tempat melakukan hasutan atau fitnah. Kampanye yang sehat akan meningkatkan partisipasi pemilih dan mendorong pendidikan politik yang positif.
Semua peserta Pilkada memiliki hak dan peluang yang sama dalam berkampanye. Penyelenggara Pemilu seperti Bawaslu bertanggung jawab untuk memastikan semua pihak mematuhi peraturan kampanye. Pelanggaran, seperti pemberian materi imbalan kepada pemilih, dapat dikenakan sanksi pidana.
Anggota DPR RI Andreas Hugo Pareira menekankan pentingnya menjaga suasana aman dan tenteram selama Pilkada. Ia berharap ajang ini menjadi pesta demokrasi yang sportif dan bermartabat. Masyarakat harus menolak pemberitaan atau informasi yang provokatif di media sosial.
Persaingan politik yang sehat justru dapat mencerdaskan pemilih dan menciptakan iklim demokrasi yang sehat. Sikap dewasa dari peserta Pilkada akan membuat kompetisi lebih bijaksana.
Aparat keamanan dan penyelenggara Pilkada harus mempersiapkan diri dengan matang untuk mengawal semua tahapan Pilkada. Potensi pelanggaran dapat dicegah dan diatasi secara maksimal.
Indonesia sebagai negara hukum memiliki aturan yang jelas untuk mengatur pelaksanaan Pilkada. Dengan bekerja sama dan bergotong royong, seluruh pihak dapat mencegah kampanye provokatif dan memastikan Pilkada 2024 berjalan damai dan demokratis.
