KabarKlik.com – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyatakan bahwa Penguatan Kompetensi Teknis Vokasi bagi warga desa dapat mendukung suksesnya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kemendes PDTT, Luthfiyah Nurlaela, mengungkapkan bahwa langkah ini sejalan dengan kebijakan makan gratis yang dicanangkan pemerintahan mendatang. “Program ini sangat mendukung kebijakan makan gratis bagi masyarakat miskin yang akan diterapkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujar Nurlaela dikutip dari Antara, Selasa (30/7/2024).
Dalam sambutannya pada Pembukaan Penguatan Kompetensi Teknis Vokasi untuk Mewujudkan Kemandirian Desa, Nurlaela menegaskan bahwa program ini akan membekali warga desa dengan keterampilan vokasi, termasuk pengolahan makanan berbahan pangan lokal. Dengan keterampilan yang diperoleh, warga desa diharapkan mampu menyediakan makanan gratis yang layak, sehat, dan bergizi.
“Penguatan kompetensi teknis ini akan membuat warga desa mampu menyediakan berbagai menu makanan yang sehat dan bergizi,” tambahnya.
Program Makan Gratis atau Makan Bergizi Gratis adalah salah satu inisiatif dari Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 untuk program ini. Sri Mulyani menjelaskan bahwa pelaksanaan Program MBG akan dilakukan secara bertahap, dimulai dengan alokasi Rp71 triliun untuk tahun pertama. Anggaran ini telah dimasukkan dalam postur RAPBN 2025 yang telah disepakati dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF).
Sebagai salah satu program prioritas Prabowo-Gibran, detail pelaksanaan Program MBG akan disusun lebih lanjut oleh tim mereka. Penyusunan RAPBN 2025 mengikuti siklus APBN yang diatur dalam UU Keuangan Negara dan akan dibahas bersama DPR untuk mendapatkan persetujuan.
Diharapkan dengan dukungan dari berbagai pihak, program Makan Gratis ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama mereka yang berada di desa-desa.
