KabarKlik.com – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia (RI) serta menyambut Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang, Dr. Nurdin, menghadiri acara penandatanganan Pakta Integritas di Kantor Perumda Tirta Benteng pada Sabtu (17/08). Acara ini juga melibatkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai bagian dari upaya menjaga netralitas pegawai selama Pilkada.
Kegiatan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang dalam memastikan bahwa seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap netral dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik selama pelaksanaan Pilkada yang dijadwalkan pada 27 November 2024.
Dalam sambutannya, Dr. Nurdin menyatakan bahwa Pakta Integritas ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa seluruh pegawai, baik di Perumda Tirta Benteng maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lainnya, tetap menjalankan tugas mereka tanpa intervensi politik.
“Alhamdulillah, hari ini kita telah melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas di Perumda Tirta Benteng. Ini adalah langkah konkrit untuk menjaga netralitas para pegawai, agar tidak terlibat dalam aktivitas politik yang dapat merugikan kepentingan masyarakat,” ungkap Dr. Nurdin.
Dr. Nurdin juga menekankan bahwa semangat kemerdekaan harus tercermin dalam setiap aspek pelayanan publik.
“Dalam momen peringatan 79 tahun kemerdekaan ini, kita harus menjadikan semangat kemerdekaan sebagai inspirasi untuk memberikan pelayanan terbaik. Di Perumda Tirta Benteng, kita harus berusaha keras agar tidak ada keluhan dari masyarakat, sehingga perusahaan ini dapat terus menjadi kebanggaan dan melayani masyarakat dengan optimal,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga sikap netral dan bijaksana bagi seluruh pegawai selama proses Pilkada berlangsung. Dr. Nurdin mendorong agar seluruh instansi, baik BLUD maupun BUMD, turut serta dalam menjaga netralitas ini.
“Netralitas ASN adalah kewajiban yang harus dijaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami berharap, penandatanganan Pakta Integritas ini tidak hanya menjadi seremoni, tetapi juga sebagai komitmen nyata untuk menghindari sanksi dan menjaga kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
Sebagai mantan Kepala Pusdatin Kemendagri, Dr. Nurdin menekankan bahwa dalam era digital saat ini, pengawasan terhadap pelanggaran netralitas semakin ketat.
“Kita harus lebih waspada, karena segala tindakan kita dapat dipantau oleh pemerintah dan masyarakat umum. Jangan sampai ada pelanggaran yang berujung pada sanksi, seperti teguran, penurunan pangkat, atau bahkan pemecatan,” pungkasnya.
