Banten Tolak Politik Uang di Pilkada 2024: Masyarakat Bersatu Demi Demokrasi Bersih
Kabarklik – Menjelang Pilkada 2024, Banten tengah menghadapi tantangan serius dalam menjaga integritas demokrasi. Salah satu masalah utama yang sering muncul dalam setiap pemilihan adalah praktik politik uang. Isu ini meresahkan masyarakat, karena dapat merusak proses demokrasi yang seharusnya murni dan bebas dari pengaruh materi. Dalam rangka mewujudkan Pilkada yang bersih, berbagai elemen masyarakat Banten bersatu untuk menolak politik uang di Pilkada 2024.
Dr. Ahmad Fauzi, dosen Ilmu Politik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), menyoroti dampak negatif politik uang terhadap kepercayaan publik. Menurutnya, politik uang tidak hanya mencederai demokrasi, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin yang terpilih.
“Politik uang itu ibarat kanker dalam demokrasi. Ketika seseorang terpilih karena membeli suara, otomatis integritas dan kapabilitasnya dipertanyakan. Ini berbahaya karena bisa menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil pemilu dan merusak legitimasi pemimpin yang terpilih,” tegas Dr. Ahmad.
Ia menambahkan, masyarakat Banten perlu diberikan pemahaman lebih mendalam mengenai bahaya politik uang, terutama menjelang Pilkada. Menurutnya, generasi muda dan komunitas di Banten harus aktif dalam mengkampanyekan pentingnya memilih berdasarkan kualitas calon, bukan uang yang diterima.
H. Wahidin Halim, mantan Gubernur Banten, menyampaikan pandangannya bahwa Pilkada 2024 adalah momen penting bagi Banten untuk menunjukkan komitmen terhadap demokrasi yang bersih. Ia mengajak masyarakat untuk tidak tergoda oleh iming-iming uang dan menilai para calon berdasarkan program serta visi misi mereka.
“Kita harus memastikan Pilkada di Banten ini berjalan dengan jujur dan adil. Politik uang hanya akan merusak masa depan kita sendiri. Pilihlah pemimpin yang memang peduli pada rakyat, bukan yang hanya datang untuk membeli suara,” ujar Wahidin.
Menurutnya, peran tokoh masyarakat dan ulama sangat penting dalam memberikan contoh kepada masyarakat agar menolak segala bentuk suap politik. “Jika kita semua bersatu menolak politik uang, para calon yang mencoba bermain curang tidak akan berani melakukannya,” tambahnya.
Mahasiswa di Banten juga turut bergerak aktif dalam menolak politik uang di Pilkada 2024. Gerakan mahasiswa dari berbagai organisasi, seperti GMNI, HMI, dan KAMMI, gencar melakukan sosialisasi dan kampanye anti-politik uang, terutama di kalangan pemilih muda.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Untirta, Rendi Pratama, menegaskan bahwa mahasiswa memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan proses Pilkada. Menurutnya, mahasiswa siap menjadi garda terdepan dalam mengawasi Pilkada 2024 agar tidak tercemar oleh praktik-praktik kotor.
“Kami mahasiswa siap mengawasi dan melaporkan jika ada indikasi politik uang. Kami juga akan aktif memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak terpengaruh oleh suap politik. Ini saatnya kita bergerak untuk Pilkada yang lebih bersih dan berintegritas,” jelas Rendi.
Selain itu, mahasiswa Banten juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta melaporkan jika ada praktik politik uang yang terjadi selama Pilkada. “Kita harus saling menjaga dan berani melapor jika ada kecurangan. Kalau bukan kita yang menjaga demokrasi, siapa lagi?” tegasnya.
Pilkada 2024 di Banten menjadi ujian penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Dengan semakin kuatnya gerakan “Banten Tolak Politik Uang,” diharapkan masyarakat dapat bersatu untuk melawan segala bentuk suap dan kecurangan yang merusak proses pemilihan. Dukungan dari akademisi, tokoh masyarakat, dan mahasiswa memperlihatkan bahwa Banten siap mewujudkan Pilkada yang bersih, jujur, dan adil.
Melalui komitmen bersama untuk menolak politik uang, Banten diharapkan dapat menjadi contoh daerah yang berhasil menggelar Pilkada tanpa noda kecurangan. Mari bersama-sama menjaga Pilkada 2024 agar berjalan sesuai prinsip demokrasi yang sebenar-benarnya.
