Kabarklik.com – Indonesia saat ini tengah memasuki fase penting dalam sejarah demokrasinya, yakni transisi kepemimpinan dari Presiden Jokowi kepada Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Sebagai negara demokratis, pergantian pemerintahan merupakan hal yang alami dan menjadi bagian dari proses yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Tantangan utama dalam fase ini adalah memastikan transisi berlangsung dengan aman dan damai, mengingat kondisi sosial-politik yang sering kali dipengaruhi oleh isu-isu sensitif yang dapat memicu instabilitas.
Beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi menginstruksikan TNI dan Polri untuk berperan aktif dalam menjaga keamanan, baik menjelang transisi kekuasaan maupun pelaksanaan Pilkada 2024. Arahan ini penting untuk memastikan stabilitas nasional tetap terjaga di tengah berbagai dinamika yang ada. Pasalnya, masa transisi sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menggoyahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa maupun yang akan datang.
Salah satu ancaman nyata dalam proses ini adalah penyebaran propaganda anti-pemerintah. Narasi-narasi negatif dan hoaks yang menyasar legitimasi pemerintah dapat memicu keresahan di masyarakat dan berpotensi menimbulkan kerusuhan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk tetap waspada dan bijak dalam menerima informasi, sehingga tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak benar.
Selain itu, radikalisme menjadi ancaman lain yang tak kalah serius. Kelompok radikal sering memanfaatkan momen transisi untuk menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan kebangsaan. Mereka mencoba memanfaatkan ketidakpuasan sebagian masyarakat untuk menyebarkan paham yang dapat merusak fondasi demokrasi kita. Ironisnya, radikalisme tidak hanya berasal dari luar sistem, tetapi juga bisa muncul dari dalam, ketika kelompok-kelompok tertentu yang tidak puas dengan pemerintahan mencoba mengambil keuntungan dengan cara-cara yang ekstrem.
Oleh sebab itu, menjaga persatuan dan menegakkan konstitusi adalah tugas bersama seluruh elemen bangsa. TNI dan Polri sudah diberikan mandat untuk mengamankan proses ini, namun peran masyarakat juga sangat penting. Menolak segala bentuk radikalisme dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kebangsaan merupakan langkah nyata dalam menjaga keutuhan NKRI di tengah transisi ini.
Ancaman terorisme juga tidak boleh diabaikan. Kelompok teroris kerap memanfaatkan masa-masa krusial seperti transisi pemerintahan untuk menyebarkan disinformasi dan mempengaruhi opini publik demi menciptakan situasi yang tidak kondusif. Mereka tidak hanya menyerang secara fisik, tetapi juga ideologi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang ada. Oleh karena itu, peran TNI dan Polri dalam menangkal propaganda terorisme sangat penting, namun masyarakat juga harus proaktif dalam melawan penyebaran paham-paham tersebut, baik secara online maupun offline.
Mengapa peran masyarakat begitu krusial? Karena stabilitas nasional bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi kewajiban setiap warga negara untuk ikut berperan aktif dalam menjaga kedamaian dan ketertiban. Demokrasi kita telah memberikan ruang untuk proses transisi yang damai, dan momentum ini harus dijaga agar tidak rusak oleh propaganda-propaganda yang bersifat destruktif.
Kabarklik, dalam kesempatan ini, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal proses transisi ini dengan kedewasaan politik dan kesadaran akan pentingnya menjaga keutuhan NKRI. Mari jadikan momen ini sebagai refleksi bersama untuk memperkuat persatuan, menolak segala bentuk radikalisme, dan tetap teguh pada komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila dan demokrasi. Transisi dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo adalah bukti stabilitas demokrasi Indonesia, namun tanpa partisipasi masyarakat, stabilitas ini akan terasa kurang lengkap.
Pada akhirnya, mengawal transisi pemerintahan adalah tanggung jawab kita semua. Stabilitas nasional, keamanan negara, dan keutuhan NKRI harus selalu diutamakan di atas kepentingan politik sesaat.
