KabarKlik.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banten menemukan sejumlah temuan dalam proses pengawasan rekrutmen Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) dan logistik Pilkada. Terkait rekrutmen KPPS, Bawaslu Banten mencatat sebanyak 1.232 orang terdaftar dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Jumlah tersebut tersebar di delapan kabupaten/kota di Banten, dengan rincian 752 orang di empat kabupaten dan 480 orang di empat kota.
Anggota Bawaslu Banten Kordiv SDM, Liah Culiah, menjelaskan bahwa pihaknya telah memberikan saran perbaikan agar data tersebut dihapus dari Sipol, sesuai dengan Juknis dari KPU. Dari saran tersebut, data 752 KPPS di empat kabupaten telah dihapus. Namun, data 480 KPPS di empat kota belum dihapus. KPU di empat kota tersebut memastikan ratusan KPPS yang terdaftar membuat surat pernyataan. Bawaslu Banten akan terus melakukan pengawasan di tingkat kecamatan.
Selain masalah rekrutmen KPPS, Bawaslu Banten juga meminta KPU kabupaten/kota untuk memusnahkan logistik Pilkada yang rusak dan kelebihan, seperti surat suara rusak (1.548 lembar untuk Pilgub Banten dan 996 lembar untuk Pilkada kabupaten/kota) dan Form C1-KWK. Bawaslu juga menemukan kekurangan surat suara; 39.595 lembar untuk Pilgub Banten dan 20.802 lembar untuk Pilkada kabupaten/kota. KPU telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada penyedia melalui sistem informasi logistik (Silog) untuk memenuhi kekurangan tersebut.
Terkait Pengawas TPS (PTPS), tiga dari 17.321 PTPS meninggal dunia. Ketiganya telah mendapatkan hak-haknya sesuai peraturan yang berlaku, termasuk santunan dari BPJS Ketenagakerjaan dan telah dilakukan PAW (Penggantian Antar Waktu). Untuk mencegah kejadian serupa, seluruh PTPS akan mendapatkan suplemen penambah daya tahan tubuh dan dipastikan tercover BPJS Ketenagakerjaan.
