KabarKlik.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menyatakan Presiden Prabowo Subianto menyetujui evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Tujuannya adalah untuk memberantas praktik politik uang dan menekan biaya penyelenggaraan yang tinggi. Menurut Muhaimin, praktik politik uang menjadi ujian bagi demokrasi Indonesia, baik di pilkada maupun pemilu legislatif. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam terhadap sistem pemilihan.
Respons Presiden ya mengajak semua pihak untuk menyempurnakan pelaksanaannya melalui undang-undang, ujar Muhaimin kepada awak media di Jakarta, Sabtu malam. Pemerintah, lanjut Muhaimin, tengah menyoroti maraknya politik uang dan tingginya biaya penyelenggaraan pilkada. Presiden Prabowo menilai perlu evaluasi tuntas untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Muhaimin juga mengungkapkan diskusi dengan Presiden terkait penyempurnaan sistem dan undang-undang pemilu dan partai politik. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kompetisi yang lebih sehat. Saya juga sudah sempat diskusi dengan Presiden agar pembelajaran pilkada kali ini dalam konteks penyempurnaan sistem dan penyempurnaan paket undang-undang pemilu dan partai politik untuk masuk perbaikan, sehingga tidak mengurangi kemuliaan kompetisi yang sehat, jelasnya.
Meskipun diwarnai praktik politik uang, Muhaimin mengakui ada juga calon pemimpin daerah terpilih yang menang tanpa mengeluarkan biaya kampanye besar. Masih ada yang menang tanpa melakukan politik uang. Mereka mengandalkan data dan gagasan bisa juga terpilih, kata Cak Imin. Ia pun optimistis, meskipun sulit, tetap ada peluang untuk memperbaiki pelaksanaan pilkada dan pemilu ke depan.
