KabarKlik.com – Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah lama menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Dengan jumlah pelaku mencapai 66 juta, UMKM mencakup sekitar 99 persen dari total unit usaha di Indonesia dan berkontribusi hingga 60,51 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), serta menyerap hampir 97 persen tenaga kerja nasional. Di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, peran strategis UMKM menjadi sorotan utama dalam kebijakan ekonomi Prabowonomics.
Prabowonomics berfokus pada pembangunan ekonomi berbasis kedaulatan pangan, energi, dan peningkatan daya saing industri nasional, dengan target ambisius pertumbuhan ekonomi 8 persen. Presiden Prabowo juga menargetkan penghapusan kemiskinan absolut melalui program investasi, penguatan ekspor, dan pengembangan sektor strategis seperti pertanian, manufaktur, dan teknologi. UMKM menjadi motor penggerak pertumbuhan inklusif dalam strategi ini.
Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit untuk Pengusaha Kuat (Krupuk) menjadi bukti nyata dukungan pemerintah. Deputi I Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, menegaskan kolaborasi pemerintah dan swasta dalam program ini bertujuan untuk mendorong graduasi UMKM. Pemerataan akses permodalan menciptakan kesempatan bagi UMKM untuk memperluas usaha dan meningkatkan daya saing. Kemitraan pemerintah dan swasta juga membuka peluang inovasi, seperti yang diungkapkan Direktur SRC Indonesia Sembilan, Romulus Sutanto, terkait dukungan Krupuk bagi UMKM toko kelontong.
Selain permodalan, digitalisasi UMKM menjadi fokus. Transformasi digital meningkatkan efisiensi dan memperluas pasar, baik domestik maupun internasional. Presiden Prabowo mendorong program edukasi dan pelatihan berbasis teknologi untuk pemasaran digital, sejalan dengan strategi peningkatan ekspor. UMKM terbukti tangguh menghadapi krisis pandemi COVID-19, menjadi penyokong ekonomi masyarakat.
Pemerintah berkomitmen memperkuat daya tahan UMKM melalui kebijakan inklusif, memastikan pertumbuhan berkelanjutan. Prabowonomics menekankan pemerataan pembangunan, dengan fokus pada pengembangan UMKM di pedesaan dan daerah tertinggal untuk mengurangi kesenjangan dan menciptakan lapangan kerja. Pemerintah juga mempercepat pembangunan infrastruktur untuk aksesibilitas produk UMKM ke pasar yang lebih luas.
Upaya ini mendapat apresiasi; pemerintah menjadikan UMKM sebagai aktor utama dalam rantai nilai global melalui peningkatan kualitas produk, sertifikasi, dan standarisasi. Pemberdayaan perempuan dalam sektor UMKM juga menjadi prioritas, mengingat mayoritas pelaku UMKM adalah perempuan.
Di era Presiden Prabowo, UMKM menjadi simbol kemandirian ekonomi rakyat. Dengan dukungan kebijakan pro-UMKM, program inovatif, dan kolaborasi lintas sektor, UMKM diharapkan memainkan peran lebih besar dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen dan mewujudkan visi Indonesia sebagai negara maju pada 2045. Pemerintah optimistis dengan mengoptimalkan potensi UMKM, Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi global. UMKM adalah harapan dan masa depan ekonomi Indonesia.
