KabarKlik.com – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani, optimistis kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) sebesar 6,5 persen pada tahun 2025 tidak akan berdampak negatif terhadap investasi di Indonesia. “Saya meyakini itu tidak, karena produktivitas kita juga yang harus kita dorong dan kita tingkatkan,” tegasnya dalam sesi doorstop seusai Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2024 di Gedung BI, Jakarta, Sabtu lalu.
KabarKlik.com melaporkan, Rosan menjelaskan bahwa banyak perusahaan asing, terutama di sektor manufaktur, memiliki jangka waktu investasi yang panjang. Misalnya, pembangunan pabrik selama dua tahun. Selama periode tersebut, pemerintah akan fokus menyiapkan sumber daya manusia sesuai standar internasional, sehingga kenaikan UMR tidak menjadi hambatan.
Ia menambahkan bahwa era UMR murah telah berakhir. Kenaikan upah harus sejalan dengan peningkatan produktivitas. “Bisa saja kita bayar murah tapi butuh dua orang, tapi bayar lebih tinggi, produktivitasnya lebih baik hanya cukup satu orang. Kuncinya adalah peningkatan produktivitas,” jelas Rosan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan rata-rata upah minimum nasional sebesar 6,5 persen untuk tahun 2025. Keputusan ini diambil setelah rapat terbatas yang melibatkan berbagai pihak, termasuk perwakilan buruh, dan sedikit lebih tinggi dari usulan awal Menteri Ketenagakerjaan sebesar 6 persen. Presiden menekankan bahwa kenaikan ini bertujuan meningkatkan daya beli pekerja tanpa mengorbankan daya saing usaha. Upah minimum sektoral akan ditentukan oleh Dewan Pengupahan di tingkat daerah, dan peraturan lebih lanjut akan diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.
