Pemerintah Perkuat Ketahanan Pangan Demi Kedaulatan Bangsa
JAKARTA – Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, mulai dari krisis iklim, konflik geopolitik, hingga fluktuasi harga pangan dunia, Indonesia terus menunjukkan ketangguhannya dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Ketahanan pangan bukan sekadar isu sektor pertanian, melainkan bagian dari strategi besar untuk memperkuat kedaulatan bangsa dan memastikan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Indonesia melalui sejumlah kebijakan strategis telah melakukan langkah-langkah nyata guna memastikan setiap warga negara memiliki akses terhadap pangan yang cukup, berkualitas, dan terjangkau. “Ketahanan pangan adalah fondasi utama kedaulatan negara. Tanpa pangan yang cukup, kita akan tergantung pada negara lain, dan itu berbahaya,” tegas Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman dalam pernyataannya yang dikutip dari Kompas (2024).
Food Estate: Lumbung Pangan Masa Depan
Salah satu terobosan besar pemerintah adalah program Food Estate yang dijalankan di wilayah-wilayah strategis seperti Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur dan beberapa wilayah lainnya. Food Estate tidak hanya bertujuan meningkatkan volume produksi pangan nasional, tetapi juga menjadi bentuk diversifikasi sumber pangan dan pengembangan wilayah terpadu.
Pangan bukan sekadar komoditas. Bagi rakyat, ia adalah hidup. Maka setiap kebijakan yang menyentuh soal pangan, sejatinya menyentuh nadi keseharian masyarakat. Itulah mengapa pemerintah tak pernah menganggap remeh upaya memperkuat sistem pangan nasional, karena di sanalah letak ketahanan sejati bangsa ini diuji.
“Food Estate menjadi solusi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor,” ujar Amran. Di lapangan, program ini juga membuka lapangan kerja baru, memperbaiki infrastruktur desa, dan memberikan peluang ekonomi bagi petani dan masyarakat sekitar.
Ketahanan pangan bukan hanya soal produksi, tetapi juga distribusi dan stabilitas harga. Dalam hal ini, Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) memainkan peran vital. Perum Bulog aktif melakukan intervensi pasar untuk menstabilkan harga beras dan memastikan ketersediaan pasokan.
Langkah-langkah konkret itu ibarat jaring pengaman. Ketika harga bergejolak, rakyat tak lagi dihantui kecemasan di pasar. Pemerintah hadir, bukan hanya sebagai regulator, tapi sebagai penjaga denyut nadi dapur rakyat.
“Kami terus melakukan intervensi pasar untuk menjaga harga tetap stabil, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir,” kata Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi, dikutip dari Detik (2024). Bulog bersama Bapanas juga terus mendorong percepatan penyerapan gabah petani dan memperkuat cadangan beras pemerintah (CBP), termasuk melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Badan Pangan Nasional mencatat bahwa sejak awal 2024, lebih dari 1 juta ton beras SPHP telah digelontorkan ke pasar guna menekan lonjakan harga dan menjaga daya beli masyarakat.
Modernisasi Pertanian: Menjawab Tantangan Masa Depan
Langkah lain yang tak kalah penting adalah transformasi sektor pertanian melalui mekanisasi, digitalisasi, dan pemanfaatan teknologi. Pemerintah mendorong penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan), perbaikan irigasi melalui pompanisasi, serta penyediaan bibit unggul adaptif iklim.
Di beberapa daerah seperti Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan, digitalisasi pertanian berbasis aplikasi turut mendongkrak efisiensi dan produktivitas. Menurut data Kementan, adopsi teknologi pertanian mampu meningkatkan hasil panen hingga 30% di wilayah percontohan.
Selain itu, Kementerian PUPR juga berperan melalui program pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang menyokong produktivitas lahan pertanian. Hingga 2025, pemerintah menargetkan pembangunan 500 ribu hektare irigasi baru untuk mendukung program swasembada pangan.
Indonesia Menuju Kemandirian Pangan
Hasilnya mulai terlihat. Inflasi pangan nasional dapat ditekan di angka yang stabil. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi bahan makanan (makanan, minuman, dan tembakau) pada Februari 2025 berada di kisaran 2,25% secara tahunan, di bawah rata-rata kawasan Asia Tenggara (3%). Stok beras nasional dipastikan aman hingga panen berikutnya, dan Indonesia mulai kembali mengekspor komoditas unggulan seperti jagung dan bawang merah ke negara-negara tetangga.
“Ini bukti nyata bahwa arah kebijakan ketahanan pangan kita on the track. Pemerintah bekerja serius untuk memastikan rakyat tidak kekurangan pangan,” ujar Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi dalam konferensi pers 2025.
Menuju Ketahanan Pangan yang Berkeadilan
Ketahanan pangan tidak hanya berarti mencukupi kebutuhan kalori, tetapi juga menyangkut akses yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah berupaya agar program-program seperti bantuan pangan non tunai (BPNT), bansos beras, dan subsidi pupuk bisa menjangkau kelompok masyarakat rentan.
Ketahanan pangan bukan proyek sesaat. Ia adalah kerja panjang, lintas rezim, lintas generasi. Pemerintah saat ini hanya satu simpul dalam rangkaian sejarah panjang perjuangan pangan di negeri ini. Tapi satu hal yang pasti—langkah-langkah strategis yang tengah diambil hari ini akan menjadi fondasi kokoh bagi anak cucu bangsa esok hari.
Dengan kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, petani, dan masyarakat luas, cita-cita besar untuk mewujudkan kedaulatan pangan perlahan namun pasti menjadi kenyataan.
