KabarKlik.com – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yusharto Huntoyungo, mendorong setiap daerah agar mengelola anggaran Pilkada 2024 dengan efektif guna mendukung pelaksanaan pesta demokrasi yang aman dan kondusif. Hal ini disampaikannya dalam kunjungan kerja (Kunker) ke Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) terkait Persiapan dan Kesiapan Penyelenggaraan Tahap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 pada tanggal 4 Juni.
Dalam kunjungannya tersebut, Yusharto juga menyoroti persoalan kekurangan anggaran Pilkada di Kabupaten Donggala. Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, dia mengaku telah berkoordinasi dengan Pelaksana Harian Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Keuda) untuk memfasilitasi penyelesaiannya. Yusharto menjelaskan bahwa masalah pengelolaan anggaran Pilkada tidak hanya terjadi di Kabupaten Donggala, tetapi juga di daerah lainnya.
Menanggapi hal ini, berdasarkan tugas dan fungsi yang diemban, BSKDN akan memberikan asistensi kepada daerah terkait pengelolaan keuangan daerah agar lebih efektif dan efisien. Tujuannya adalah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk Pilkada yang dijadwalkan berlangsung pada 27 November 2024 mendatang. “Karena ini kasusnya ada di kabupaten, maka pemerintah bersama dengan pemerintah provinsi akan melakukan asistensi pengelolaan keuangan daerah untuk Kabupaten Donggala,” ujar Yusharto.
Di sisi lain, Yusharto menekankan pentingnya peningkatan inovasi di daerah untuk memacu iklim demokrasi di wilayahnya. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai penyelenggara Pilkada perlu terus berinovasi agar pelaksanaannya semakin baik. “Bersama dengan Kesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik), mungkin kami akan melakukan profiling atas inovasi yang dilakukan terutama untuk KPUD untuk kita bisa sebarluaskan melalui platform inovasi yang ada di Kementerian Dalam Negeri,” ungkapnya.
Sebagai informasi tambahan, BSKDN Kemendagri memiliki aplikasi Tuxedovation yang memuat beragam data inovasi. Aplikasi ini bisa menjadi acuan bagi daerah untuk menumbuhkan ekosistem inovasi di wilayahnya secara lebih efektif dan efisien. Tuxedovation memiliki sekitar 14 ribu data inovasi yang dapat menjadi inspirasi bagi daerah untuk terus berinovasi.
