KabarKlik.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan menggelar rapat terbatas (ratas) untuk membahas potensi penghentian tambang nikel di Raja Ampat. Rapat tersebut rencananya akan diadakan di kediaman Prabowo di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada hari ini, Senin, 9 Juni 2025.
Sumber internal yang mengetahui agenda rapat tersebut mengungkapkan kepada KabarKlik.com bahwa ratas akan dihadiri oleh sejumlah menteri terkait, termasuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq, dan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni.
“Prabowo mau setop tambang nikel,” ujar sumber tersebut.
Meskipun demikian, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, menyatakan akan melakukan pengecekan terlebih dahulu mengenai kebenaran informasi ratas tersebut. “Saya coba cek. Saya sedang di Makkah,” katanya.
Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (Biro KLIK), Sunindyo Suryo Herdadi, mengaku belum mengetahui adanya ratas tersebut.
Namun, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) Togar M. Simatupang membenarkan bahwa Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto diagendakan mengikuti rapat dengan Prabowo di Hambalang. Akan tetapi, Togar menegaskan bahwa rapat tersebut berbeda dengan rapat yang dihadiri Menteri Bahlil, Raja Juli, dan Hanif, dan tidak membahas soal tambang.
KabarKlik.com telah mencoba mengkonfirmasi hal ini kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya, dan Jubir Kementerian ESDM Dwi Anggia, namun belum mendapatkan respons.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kegiatan pertambangan PT GAG Nikel di Raja Ampat tidak berada dalam wilayah konservasi. Ia menjelaskan bahwa lokasi tambang berada di Pulau Gag, yang berjarak cukup jauh dari Pulau Piaynemo yang merupakan destinasi wisata utama di Raja Ampat.
Sebagai tindak lanjut atas penolakan masyarakat terhadap kegiatan tambang tersebut, Bahlil telah memutuskan untuk menghentikan sementara operasi PT GAG Nikel mulai Kamis, 5 Juni 2025, sambil menunggu hasil verifikasi langsung di lapangan.
Meskipun Bahlil menyatakan bahwa kegiatan pertambangan di Raja Ampat tidak berada di kawasan konservasi dan lokasinya berjarak sekitar 30 hingga 40 kilometer dari area pariwisata, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Feri Amsari, menilai bahwa izin tambang nikel tersebut tetap bertentangan dengan undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi.
