Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) telah menetapkan tiga nama calon Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi yang akan diajukan kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Tiga nama tersebut yakni Yuldi Yusman, Ibnu Ismoyo, dan Ahmad Purbaja.
Dari ketiga kandidat, nama Ahmad Purbaja menjadi perhatian publik. Saat ini, Ahmad menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku Utara.
Sekretaris DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Maluku Utara, Idhar Bakri, menilai Ahmad diduga terlibat dalam sejumlah kasus dugaan korupsi, baik proyek pembangunan maupun anggaran rutin, dengan nilai mencapai puluhan miliar rupiah.
Menurut Idhar, pada tahun 2023, Ahmad diduga terlibat dalam penyimpangan 13 paket proyek BPKAD dengan total nilai sekitar Rp49,87 miliar. Meski anggaran telah dicairkan 100 persen, sebagian besar pekerjaan fisik disebut tidak selesai.
“Anggaran sudah habis, tetapi progres pekerjaan banyak yang mangkrak. Hal seperti ini tidak dapat ditolerir,” kata Idhar.
Beberapa proyek yang disoroti antara lain pembangunan mushala Rp3,5 miliar, gedung serbaguna Rp9,4 miliar, serta gedung asrama Rp28,1 miliar. Selain itu, terdapat sejumlah paket perencanaan, pengawasan, dan pembangunan lainnya dengan nilai ratusan juta hingga miliaran rupiah.
Idhar juga menyebut Ahmad Purbaja diduga menyelewengkan anggaran perjalanan dinas tahun 2023 sebesar Rp27 miliar, serta anggaran makan dan minum BPKAD senilai Rp11 miliar.
“Akumulasi dugaan korupsi ini mencapai puluhan miliar rupiah. Kami mendesak gubernur untuk bersikap tegas, serta meminta KPK dan Polda Maluku Utara segera melakukan penyelidikan,” ujar Idhar.(ren)
