Pemerintah Perkuat Sektor UMKM

Pemerintah Perkuat Sektor UMKM

EKONOMI 24 November 2018 12:59



 
.

KabarKlik - PEMERINTAH menyatakan peluncuran kebijakan relaksasi daftar negatif investasi (DNI) bukan untuk membu­ka keran sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kepada pihak asing. Sebaliknya, kebijakan itu disebut justru bertujuan memper­kuat dan memproteksi UMKM di Indonesia.

Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan aturan terkait dengan relaksasi DNI tidak bermasalah sama sekali. Bahkan, tudingan kebijakan itu akan merugikan UMKM menurut dia tidak tepat.

“Itu mem-protect sebetulnya. Saya kan enggak mau juga enggak melindungi UMKM. Apalagi Presiden, UMKM-nya dimasuki asing? Enggaklah,” kata Luhut di Istana Negara, kemarin.

Luhut menambahkan, dirinya dan menteri-menteri lain dalam pemerintahan, termasuk Presiden Joko Widodo, tidak menginginkan rakyat menjadi susah.

Menurut Luhut, Presiden Jokowi dan banyak pihak lainnya juga mencintai Indonesia serta menginginkan kemajuan dan kesejahteraan bagi rakyat. “Memangnya hanya kamu saja yang sayang sama negeri ini. Kita juga sayang, kok, sama negeri ini,” ujar Luhut.

Sebelumnya, calon presiden Prabowo Subianto,  Rabu (21/11), menyatakan kebijakan relaksasi DNI merupakan wujud penyerahan total kepada asing.

“Yang mana (menyerah kepada asing)? Makanya baca dulu, baru komentar,” tukas Luhut mengomentari pernyataan Prabowo tersebut.

Namun, Luhut mengakui sebelumnya memang sempat muncul salah persepsi mengenai kebijakan pemerintah mengeluarkan sejumlah sektor usaha dari DNI. Namun, kata dia, hal itu sudah diluruskan.

Senada, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan relaksasi DNI bukan berarti membuka kesempatan bagi investasi asing sehingga mereka bisa langsung masuk ke sektor UMKM. Pasalnya, kata dia, regulasi telah mengatur investasi asing yang bisa masuk minimal mencapai Rp10 miliar.

Sosialisasi
Menko Perekonomian Darmin Nasution pun mengatakan pihaknya akan menyosialisasikan relaksasi DNI kepada pengusaha. Itu bertujuan memenuhi permintaan dunia usaha, yakni pemerintah menyosiali­sasikan kebijakan yang dikeluarkan.

“Kita memang diminta menjelaskan ke mereka, Kadin maupun Hipmi, terutama mengenai DNI. Nanti juga Selasa saya ke Solo, ke acaranya Kadin. Di situ ya saya akan ngomong,” kata Darmin, kemarin.

Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani seusai rapat bersama Menko Darmin meminta pemerintah menyosialisasi terlebih dahulu kebijakan relaksasi DNI sebelum memberlakukannya secara efektif. 

Jumat (16/11), pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi Ke-16. Paket meliputi perluasan pemberian fasilitas tax holiday, relaksasi DNI, dan pengaturan devisa hasil ekspor. Terkait dengan relaksasi DNI, awalnya 54 bidang usaha dikeluarkan dari DNI agar investasi asing bisa masuk. Namun, kemudian ditegaskan, investasi asin­g yang bisa masuk 100% hanya di 25 sektor.

sumber: Media Indonesia

EKONOMI 24 November 2018 12:59

BERITA TERKAIT
TOPIK POPULER
FORUM TERKINI
BERITA POPULER