Cawapres Ulama, Isu Kriminalisasi Ulama Tidak Cocok Untuk Serang Jokowi

Cawapres Ulama, Isu Kriminalisasi Ulama Tidak Cocok Untuk Serang Jokowi

POLITIK 13 December 2018 04:24



 
.

Jakarta, KabarKlik – Calon Wakil Presiden no urut 01, KH. Ma’ruf Amin mengatakan bahwa tidak ada istilah kriminalisasi ulama dalam penegakan hukum. Proses hukum tidak hanya berlaku bagi ulama, tetapi bagi semua orang yang melanggar hukum, sehingga apabila sesorang diduga melakukan pelanggaran hukum kemudian di proses adalah hal yang wajar dan biasa.  “Saya sejak lama saya menegaskan tidak ada kriminalisasi ulama. Kalau sifatnya itu penegakan hukum, diduga misalnya melakukan pelanggaran hukum itu bukan hanya ulama, yang lain-lain juga,” ujar Ma’ruf Amin, di Rumah Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/12).  Penegakan hukum dapat terjadi pada siapa saja dan proses hukumnya diserahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian, tanpa adanya intervensi dari siapapun, termasuk Presiden Jokowi.  “Kalau memang dia tersangkut pidana atau pasal delik yang dilanggar tentu ya. Itu namanya proses hukum. Biasa. Jadi menurut saya memang benar tidak ada kriminalisasi ulama,” katanya.  Diterangkan Ma’ruf, selama ini apabila ada kalangan lain yang terlibat kasus hukum, tidak pernah disebut kriminalisasi artis, kriminalisasi buruh, dan lainnya.  “Tapi karena memang misalnya yang diadukan itu ulama, kemudian dikatakan sebagai kriminalisasi ulama. Padahal ada juga yang bukan ulama, kalau dia dianggap melakukan ujaran kebencian. Artis misalnya, kriminalisasi artis atau buruh kek. Wartawan, kriminalisasi wartawan. Saya rasa tidak,” jelas Ma’ruf.  Ma’ruf memastikan, jika memang orang yang merasa tengah dikriminalisasi tidak melakukan kesalahan, pasti akan dibebaskan. Bila terbukti melakukan kesalahan, tentu akan diproses sesuai undang-undang yang berlaku.  Isu kriminalisasi ulama tidak cocok untuk menyerang kubu Jokowi karena Cawapres Jokowi berasal dari ulama nomor 1 di Indonesia dan koalisinya juga sering bertemu dengan para ulama di pondok pesantren. Isu ini hanya dimanfaatkan oleh kubu oposisi untuk membentuk opini negatif terhadap pemerintahan Jokowi. (RN/MCF)

POLITIK 13 December 2018 04:24

BERITA TERKAIT
TOPIK POPULER
# XXXX
FORUM TERKINI
BERITA POPULER