PANDEGLANG – Netralitas kepala desa (Kades) dan perangkat desa (perades) di Pilkada yang semakin dekat terus menjadi sorotan. Terlebih, sejumlah laporan dugaan pelanggaran netralitas oleh Kades dan perades telah diterima Bawaslu.
Di Kabupaten Pandeglang sendiri, kasus foto bersama Sekdes dan pendamping desa dengan salah satu pasangan calon hingga video ibu-ibu menyanyikan yel-yel saat pembagian bansos di kantor desa sempat viral. Kasus ini bahkan telah sampai ke meja Bawaslu Pandeglang.
Namun, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Republik Indonesia, Yandri Susanto, tampak enggan menanggapi pertanyaan mengenai netralitas Kades dan perades. Saat ditanya oleh wartawan KabarKlik.com terkait sikap dan perintahnya agar Kades dan perades netral pada Pilkada, Yandri justru memilih untuk menghindar.
“Ah, ga usah, saya ini Menteri masa wawancara Pilkada ga usah,” ujarnya singkat saat ditemui di Pandeglang, Jumat (15/11/2024).
Yandri bahkan terkesan menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab netralitas Kades dan perades kepada partai politik.
“Itu urusannya partai politik,” tegasnya.
Sikap Mendes PDT ini menuai pertanyaan di tengah sorotan publik terhadap netralitas Kades dan perades di Pilkada. Apakah Mendes PDT benar-benar lepas tangan dalam menjaga netralitas Kades dan perades yang notabene merupakan ujung tombak pembangunan di desa?
KabarKlik.com akan terus memantau perkembangan terkait netralitas Kades dan perades di Pilkada.
