KabarKlik.com – Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, meminta tambahan anggaran sebesar Rp 325 miliar untuk kementeriannya. Permintaan ini disampaikan Yusril dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024). Ia beralasan anggaran Kemenko Hukum dan HAM saat ini masih sangat minim.
“Diharapkan, total anggaran yang diusulkan itu sebesar Rp 325 miliar. Kami tidak bisa membayangkan apa yang bisa dilakukan bekerja satu tahun dengan dana Rp 9 miliar, mudah-mudahan dipahami,” ujar Yusril.
Dana tambahan tersebut, menurut Yusril, akan digunakan untuk membiayai operasional sekretariat dan tiga kedeputian. Ia merinci, sekretariat membutuhkan sekitar Rp 100 miliar, sementara tiga deputi masing-masing membutuhkan Rp 75 miliar.
Rapat kerja tersebut dihadiri tujuh Kementerian Koordinator Kabinet Indonesia Maju. Selain Yusril, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), juga meminta tambahan dana sebesar Rp 273 miliar, sehingga total anggaran yang diharapkan Kemenko IPK untuk tahun 2025 mencapai Rp 503 miliar. Menko Pangan, Zulkifli Hasan, juga mengajukan permintaan tambahan anggaran sebesar Rp 505 miliar untuk pembangunan kantor dan fasilitasnya. Zulhas menyebutkan kantornya hingga saat ini masih menumpang dan baru akan selesai pada Januari mendatang. Banggar DPR RI telah menyetujui tambahan anggaran Rp 5 triliun untuk tujuh Kemenko tersebut.
